Legal Construction For The Establishment of Land Bank In Land Procurement For Fair Public Interest

Upaya membangun Bank Tanah sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam pengelolaan tanah-tanah aset negara harusnya dibarengi dengan pemberian kedudukan, tugas dan fungsi tepat kepada Tanah, namun pengaturan mengenai pada PP malah mencerminkan konsep dikotomi menimbulkan konflik norma antara kewenangan privat bank tanah terlalu luas terbuka melalui beberapa kegiatan usaha kerjasamanya untuk mencari keuntungan sumber dana bertentangan semangat pelayanan publik Tanah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji mendeskripsikan urgensi pembentukan implikasi mewujudkan pengadaan kepentingan umum berkeadilan di Indonesia.Hasil menunjukkan bahwa pasca terbentuknya UU Cipta Kerja karena didorong keterdesakan Indonesia akan permasalahan kebutuhan sangat besar, nantinya tersebut digunakan wadah investasi. Implikasi Kewenang didalam yaitu pertama tumpang tindih pertanahan lainnya. Kedua, penguatan HPL berkaitan dimaksudkan kemudahan dan/atau perizinan lebih bertujuan peningkatan investasi dibandingkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal membawa dampak diantaranya1) Menyebabkan angka Konflik Agraria; 2) Memunculkan kembali prinsip Domein Verklaring; 3) Pelemahan keberadaan masyarakat hukum adat ulayatnya; 4) Tumpang Tindih pertanahan.
 Kata Kunci: Kewenangan, Pengadaan